Senin, 20 Februari 2012

Istihsan, Maslahah Mursalah Dan Istishab


Dalam menetapkan hukum syara’ banyak terdapat perbedaan dan perselisihan. Namun, sumber hukum islam yang utama adalah Al-Quran dan kemudian As-Sunah. Banyak sumber-sumber hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan hujjah. Para ulama mazhab, berpendapat dengan alasan yang berbeda-beda disertai dengan dalil yang kuat. Mereka tidak sembarangan dalam menentukan suatu hukum.  Dari semua perbedaan dan perselisihan, agama memudahkan segala urusan tidak untuk mempersulitnya. Berikut ini akan dibahas mengenai istihsan, maslahah mursalahah dan istishab.

I.       ISTIHSAN
A.    PENGERTIAN ISTIHSAN
Istihsan dari segi bahasa ialah: berasal dari kata kerja bahasa Arab ٕﻴﺴﺘﺤﺴﻦ  -   ﺍﺴﺘﺤﺴﻦ menjadi  ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎ  yang berarti mencari kebaikan.
ﻋﺪﺍ ﻠﺸﻲ ﺀ ﺤﺴﻨﺎ ﻮﻫﻮﻤﺸﺘﻖ ﻤﻦ ﺤﺴﻦ
Artinya:
“Sesuatu yang dianggap baik, istihsan itu berasal dari kata “hasana” yang berarti baik atau indah.”
Di kalangan ulama Syafi’iyah, tidak ditemukan definisi istihsan, karena sejak semula mereka tidak menerima istihsan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Dalam masalah ini Imam Syafi’I mengatakan:
ﻤﻦ ﺍ ﺴﺘﺤﺴﻦ ﻔﻘﺪ ﺸﺮﻉ
Artinya:
“Barang siapa yang menggunakan istihsan, sesungguhnya ia telah membuat-buat syara.”
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istihsan menurut istilah ulama ushul ialah:
ﺒﺎ ﻨﻪ ﺍ ﻠﻌﺪ ﻮﻞ ﺒﺎ ﻠﻤﺴﺄ ﻠﺔ ﻋﻦ ﺤﻜﻢ ﻨﻈﺎ ﺌﺮﻫﺎ ﺍ ﻠﻰ ﺤﻜﻢ ﺍ ﺨﺮﻠﻮﺠﻪ ﺍ ﻘﻮ ﻰ ﻤﻨﻪ
Artinya:
“Istihsan itu, berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan kepada hukum lain yang sebandingnya karena adanya suatu sebab yang dipandang lebih kuat/baik.”
Imam Al-Ghazali (dari kalangan Syafi’iyah), seperti yang dikemukakan di atas, secara tegas menolak istilah istihsan, tetapi secara substansial ia menerima konsep istihsan tersebut. Dalam kaitannya dengan ini, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa istihsan yang dikemukakan Imam Al-Karakhi (tokoh ushul fiqih Hanafiyyah), ada empat bentuk, yaitu:
1.      Meninggalkan qiyas al-jali dan mengambil qiyas al-kahfi karena ada indikasi yang menguatkannya;
2.      Meninggalkan qiyas karena mengikuti pendapat sahabat;
3.      Meninggalkan qiyas karena ada hadis yang lebih tepat;
4.      Meninggalkan qiyas karena adat kebiasaan (‘urf) menghendakinya.
Dari berbagai definisi istihsan yang dikemukakan ulama mazhab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa esensi dari istihsan itu adalah:
1.      Menarjih qiyas al-kahfi dari qiyas al-jali, karena ada dalil yang mendukungnya.
2.      Memberlakukan pengecualian hukum juz’i dari hukum kulli atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya.
Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan:
a.       Ahli ushul dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyah, dan Hanabillah dalam perbedaan definisi istihsan itu, sepakat dalam pengertian yang mendasar tentang istihsan, yaitu:
1)      Berpindah dari suatu ketentuan dalam beberapa peristiwa hukum, kepada ketentuan hukum lain, mendahulukan suatu ketentuan hukum dari ketentuan hukum lain, menyisihkan/ meninggalkan suatu ketentuan hukum mengecualikan sebagian hukum dari ketentuan hukum umum yang mencakupnya, ataupun menakhsiskan sebagian satuan hukum dari hukum umum;
2)      Perpindahan dan seterusnya itu, haruslah bersandar pada suatu dalil syara’, baik dari nashnya atau pengertian tersiratnya, atau maslahat ataupun adat kebiasaan.
b.      Perpindahan itu kadang-kadang terjadi dari ketentuan hukum nash yang umum, dari ketentuan hukum qiyas dan kadang-kadang dari ketentuan hukum yang menjadi konsekuensi dari penerapan kaidah syara’ yang kulli.
Istihsan menurut istilah ulama ushul yang memegangnya ialah berpindah dari suatu ketentuan hukum yang menjadi konsekuensi dari suatu dalil syara’ terhadap suatu peristiwa hukum, kepada ketentuan hukum lain terhadapnya, karena adanya dalil syara’ yang juga menuntut perpindahan tersebut, yang disebut sebagai sanad istihsan. Maka sebenarnya istihsan itu adalah mengunggulkan suatu dalil dari dalil yang menentangnya disebabkan adanya murajjih (faktor yang mengunggulkannya) yang diakui.

B.     DASAR-DASAR ISTIHSAN
Dasar-dasar istihsan terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW., antara lain:
1.      Dasarnya dalam Al-Quran yang artinya:
“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya[1311]. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Az-Zumar: 18)
2.      Dasarnya dalam Hadis:
ﻋﻦ ﺃﻨﺲ ﺮﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻘﺎﻞ ׃ ﻘﺎﻞ ﺮﺴﻮﻞ ﺍﷲ ﺼﻠﻰﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻮﺴﻟﻢ ׃ ﺨﻴﺮﺪ ﻴﻨﻜﻢ ﺃﻴﺴﺮﻩ ﻮﺨﻴﺮﺍﻟﻌﺒﺎ ﺪ ﺓ ﺍ ﻟﻔﻘﻪ٠
Artinya:
“Anas RA, berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda, ‘Sebaik-baik agamamu adalah yang lebih mudah ajarannya; dan sebaik-baik ibadah adalah yang dipahami syarat-syarat dan rukun-rukunnya.” (HR. Ibnu Abdul Barr)



C.    MACAM-MACAM ISTIHSAN
Suatu peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunah, menurut pendapat mujtahid berdasarkan qiyas ada dua hukumnya yang bertentangan, yang pertama ditunjuk oleh qiyas jalli dan kedua ditunjuk oleh qiyas khafi. Namun, menurut pendapat mujtahid yang ditunjuk oleh qiyas khafi itulah yang lebih kuat karena adanya alasan yang ditemui mujtahid lalu meninggalkan qiyas jalli berpindah pada qiyas khafi itulah yang dinamakan istihsan.
Dari uraian di atas didapatkan bahwa istihsan ada dua macam:
1.      Memindahkan hukum dari qiyas jalli pada qiyas khafi, contohnya:
a)      Dalam ketentuan fiqih bahwa jual-beli tanah pekarangan yang tidak dicantumkan dalam perjanjian tentang hak musil (membuang air), hak syirb (memasukkan air) dan hak murur (hak melintasi tanah milik orang lain) maka semua hak itu tidak termasuk dalam perjanjian jual-beli.
b)      Kalau terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai jumlah harga, umpamanya penjual mengatakan Rp 100,00 sedang pembeli menatakan Rp 90,00 maka yang diambil sumpahnya sebagai alat bukti adalah pembeli karena pembeli berada pada posisi yang ingkar terhadap jumlah harga. Berdasarkan qiyas jalli, setiap orang yang ingkar diambil sumpahnya.
c)      Menurut ketentuan fiqih bahwa air liur binatang buas yang dagingnya haram dimakan, seperti harimau, singa, dan sebagainya termasuk najis.

2.      Perpindahan hukum dari hukum yang bersifat umum pada hukum pengecualian, contohnya:
a)      Islam melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada pada saat perjanjian dibuat.
b)      Menurut ketentuan fiqih bahwa orang yang menerima tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian akibat rusaknya benda yang diamanatkan kecuali disebabkan kesengajaan hingga benda tersebut rusak.
c)      Para fuqaha sependapat bahwa orang yang tidak cakap tidak boleh membelanjakan harta kekayaannya sendiri dan kalau ia bertindak maka tindakannya tidak sah. Namun dikecualikan kalau orang yang tidak cakap mewakafkan harta kekayaannya kepada dirinya sendiri berdasarkan istihsan karena ia sendiri yang menikmati manfaat benda yang diwakafkan.

Ulama Hanafiyah membagi istihsan menjadi dua macam, yaitu:
a)      Istihsan qiyas; yaitu ada dua illat yang terdapat dalam qiyas yang salah satu darinya dijadikan dasar istihsan karena dipandang lebih baik daripada yang lain.
Contoh:
Burung buas dipandang najis dan haram dimakan dagingnya karena diqiyaskan dengan binatang buas. Karena itu pula air sisa minumannya termasuk najis sebagaimana air sisa minuman binatang buas. Akan tetapi, penetapan istihsan tidak menjadikannya sebagai najis, meskipun air sisa minuman binatang buas tetap dijadikannya najis karena air tersebut dipandang bercampur dengan air liur binatang buas. Ini karena binatang buas minum dengan cara lidahnya yang menjilat air, sedangkan burung buas hanya paruhnya yang menyedot air, sehingga air liurnya tidak tersisa pada air tersebut.
b)      Istihsan yang menolak qiyas; yaitu yang bertentangan dengan illa-illat qiyas, yang dapat pula ditinjau dari tiga bagian, yaitu:
(1)   Istihsan Sunah; yaitu suatu penetapan istihsan yang menolak qiyas karena berdasarkan suatu hadis.
Contoh:
Seseorang yang berpuasa, lalu makan atau minum karena lupa, maka penetapan qiyas mewajibkan berbuka karena disamakan dengan makan atau minum di waktu ia sadar. Namun, penetapan istihsan membolehkan melanjutkan puasanya berdasarkan hadis yang artinya:
“Bersabda Rasulullah SAW., “Barang siapa yang lupa sehingga ia makan atau minum padahal ia berpuasa maka hendaklah ia melanjutkan puasanya; bahwasannya Allah telah memberinya makanan dan minuman.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).
(2)   Istihsan Ijma’; yaitu suatu penetapan istihsan yang menolak qiyas karena berdasarkan ijma’.
Contoh:
Aqad seseorang yang memesan barang-barang dengan tukangnya tidak sah menurut penetapan qiyas karena disamakan dengan jual-beli yang tidak hadir barangnya. Tetapi istihsan menetapkan sebagai aqad yang sah karena perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat banyak, berarti disepakati kebolehannya.
(3)   Istihsan Dharurat; yaitu penetapan istihsan yang bertentangan dengan qiyas karena pertimbangan darurat.
Contoh:
Menjual kotorang binatang hukumnya haram menurut penetapan qiyas karena disamakan dengan haram memakannya. Tetapi penetapan istihsan membolehkannya karena pertimbangan darurat, yaitu dapat memenuhi sebagian kebutuhan yang mendesak dan dapat pula dimanfaatkan oleh petani sebagai pupuk tanaman.

D.    KEHUJJAHAN ISTIHSAN
Terdapat perbedaan pendapat ulama ushul fiqh dalam menetapkan istihsan sebagai salah satu metode/dalil dalam menetapkan hukum syara’.
Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabillah, istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara’. Alasan mereka kemukakan adalah:
1.      Ayat-ayat yang mengacu kepada mengangkatkan kesulitan dan kesempitan dari umat manusia, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya:
Artinya:
“…Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu…” (QS. Al-Baqarah: 185)

2.      Rasulullah dalam riwayat Abdullah ibn Mas’ud mengatakan:
ﻤﺎ ﺮﺍ ﻩ ﺍ ﻠﻤﺴﻠﻤﻮﻦ ﺤﺴﻨﺎ ﻔﻬﻮﻋﻨﺪ ﺍ ﷲ ﺤﺴﻦ
Artinya:
“Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka ia juga baik di hadapan Allah.” (HR. Ahmad ibnu Hanbal dari Abdullah bin Mas’ud)

3.      Hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis terdapat berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiyas adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia, sedangkan syari’at islam ditujukan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan manusia.
Adapun istihsan berdasarkan ‘urf dan maslahah, seluruh ulama mazhab menerima ‘urf dan maslahah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Sedangkan istihsan berdasarkan keadaan darurat, mengandung pengertian melakukan pengecualian hukum terhadap masalah yang sifatnya darurat. Hal ini juga didukung oleh nash dan ijma’, serta diterima oleh seluruh mazhab fiqih.
Imam syafi’i mengingkari istihsan. Perkataan beliau yang terkenal dalam soal ini adalah: “Barang siapa mengakui istihsan, berarti ia telah membuat syari’at.” Imam Syafi’I mendukung pendapat tersebut dengan beberapa dalil berikut ini:
1.      Istihsan adalah pendapat hawa nafsu. Maka ia bukanlah pokok (dasar bagi hukum-hukum syari’ah.
2.      Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyuruh kita taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya serta kepada Ulil Amri. Dan jika terjadi perselisihan pendapat tentang sesuatu hendaknya dikembalikan kepada Allah yang ada dalam Al-Quran dan kepada Sunnah Rasul-Nya. Sedangkan istihsan dengan pikiran tidaklah mengembalikan kepada Allah dan juga Rasul-Nya.
3.      Rasulullah SAW dalam membentuk hukum tidak berpegang pada pendapat dan perasaannya. Padahal beliau adalah orang yang mempunyai akal paling tinggi, tetapi beliau dalam menetapkan hukum suatu masalah selalu menanti turunnya wahyu dari langit, baik berupa kitab maupun Sunah.
4.      Dalam pembentukan hukum, berpegang pada akal dan pikiran saja, akan membuktikan pintu pembentukan hukum bagi orang yang tidak mempunyai keahlian berijtihad yang semata-mata berpegang kepada pendapat dan perasaannya. Dalam hal ini Asy-Syafi’I berkata, “Apakah kalian sudah merasa takut atas banyaknya ahli pikir yang tidak mengetahui ushul daripada mereka yang mengetahui ushul….” (Al-Umm, juz VII, halaman 272).

II.    MASLAHAH DAN MURSALAHAN
A.    PENGERTIAN MASLAHAH MURSALAH
Maslahah mursalah menurut lugat terdiri atas dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab ﻴﺼﻠﺢ ۔ ﺼﻠﺢ  menjadi  ﺼﻠﺤﺎ  atau  ﻤﺼﻠﺤﺔ
Yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf’ul, yaitu:
ﺍﺮﺴﻞ   ۔   ﻴﺮﺴﻞ   ۔   ﺍﺮﺴﺎﻻ   ۔   ﻤﺮﺴﻞ
Menjadi  ﻤﺮﺴﻞ  yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “Maslahah mursalah” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).
Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta’rif yang diberikan di antaranya:
1.      Imam Ar-Razi mena’rifkan sebagai berikut:
“Maslahah ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri’(Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya).” (lihat: Al-Mahsul oleh Ar-Razi, juz 2, halaman 434).
2.      Imam Al-Ghazali mena’rifkan sebagai berikut:
Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.”(lihat: Al-Mustafa oleh Imam Ghazali, juz 1, halaman 39).
3.      Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, maslahah ialah:
Memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.” (lihat: Hasbi As-Siddiqi, pengantar hukum Islam, juz 1, halaman236).
Ta’rif diatas mempunyai tujuan yang sama yaitu, maslahah memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara’ yaitu, menolak madarat dan meraih maslahah.

B.     SYARAT-SYARAT MASLAHAH MURSALAH
Golongan yang mengakui kehujjahan maslahah mursalah dalam pembentukan hukum (islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga maslahah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari’atnya.
Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:
1.      Maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan. Ahlul hilli wal aqdi dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada maslahah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.
2.      Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
3.      Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh Syari’. Maslahah tersebut harus dari jenis maslahah yang telah didatangkan oleh Syari’. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh islam.
4.      Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

C.    MACAM-MACAM MASLAHAH
Ulama Ushul membagi maslahah kepada tiga bagian, yaitu:
1.      Maslahah Dharuriyah
Maslahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah finah, dan kehancuran yang hebat. Perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:
1)      Di antara syari’at yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah islamiyah.
2)      Di antara syari’at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya.
3)      Di antara syari’at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamar dan segala sesuatu yang memabukkan.
4)      Di antara syari’at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina.
5)      Di antara syari’at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan.

2.      Maslahah Hajjiyah
Maslahah Hajjiyah ialah: “Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada maslahah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.”
Hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang jinayat. Dalam hal ibadah misalnya, qashar shalat, berbuka puasa bagi yang musafir. Dalam hal adat dibolehkan berburu, memakan, dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah. Dalam hal muamalat, dibolehkan jual-beli secara salam. Dalam jinayat, menolak hudud lantaran adalah kesamaan-kesamaan pada perkara.
Termasuk dalam hal hajjiyah ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia. Melarang atau mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga ke dalam lingkungan hajjiyah.

3.      Maslahah Tahsiniyah
Maslahah Tahsiniyah ialah: “mempergunakan semua yang layak dan bagus yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.”
Yang termasuk dalam Tahsiniyah yaitu lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat. Lapangan adat, seperti menjaga adat makan, adat minum, memilih makanan yang baik-baik dari yang tidak baik atau bernajis. Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual benda-benda yang bernajis. Dalam lapangan uqubat/jinayat, misalnya dilarang berbuat curang dalam timbangan ketika berjual beli.
Imam Abu Zahrah, menambahkan bahwa termasuk lapangan tahsiniyah, yaitu melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian-pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat banyak yang ada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan teruatama oleh agama.

D.    KEHUJJAHAN MASLAHAH MURSALAH
Dalam kehujjahan maslahah mursalah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul di antaranya:
a.       Maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama Syafi’iyyah, ulama-ulama Hanafiyyah, dan sebagian ulama Malikiyyah.
b.      Maslahah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama Maliki dan sebagian ulama Syafi’I, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan Syafi’iyyah mensyaratkan tentang maslahah ini, hendaknya dimasukkan di bawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan.
c.       Imam Al-Qarafi tentang masalah maslahah mursalah:
“Sesungguhnya berhujjah dengan maslahah mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.”
Di antara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan maslahah mursalah ialah Imam Malik dengan alasan; Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahahan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahahan manusia maka jelaslah bagi kita bahwa maslahah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara’/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.

III. ISTISHAB
A.    PENGERTIAN ISTISHAB
Istishab dari segi bahasa berasal dari kata suhbah yang berarti menemani atau menyertai (tidak berpisah). Di dalam kitab Al-Masbahul Munir dikatakan:
ﻜﻞ ﺸﻲﺀ ﻻ ﺰﻢ ﺸﻴﺄ ﻔﻘﺪ ﺍ ﺴﺘﺼﺤﺒﻪ
Artinya:
“Segala sesuatu yang menetapi sesuatu maka ia menemaninya/ menyertainya.”
ﺍ ﺴﺘﺼﺤﺒﺖ ﻤﺎ ﻜﺎ ﻦ ﻔﻰ ﺍ ﻠﻤﺎ ﻀﻰ
Artinya:
“Saya membawa serta apa yang telah ada pada waktu yang lampau.”
Menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul di antaranya ialah:
1.      Imam Isnawi memberikan definisi sebagai berikut:
“Istishab ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.”
2.      Imam Ibnu Qayyim memberikan definisi sebagai berikut:
“Istishab ialah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada, atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum itu.”
3.      Imam Al-ghazali memberikan definisi sebagai berikut:
“Istishab ialah berpegang pada suatu dalil aqli atau dalil syar’i bukan karena tiadanya dalil bahkan ada dalilnya hanya karena tidak ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut.”
Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di atas maka dapat dikatakan apabila suatu perkara sudah ditetapkan pada suatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya. Sebaliknya, apabila suatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima (mentsabitkan) perkara itu.
Para ulama fiqih menetapkan beberapa kaidah umum yang didasarkan kepada istishab, di antaranya adalah:
ﺍ ﻻ ﺼﻞ ﺒﻘﺎ ﺀ ﻤﺎ ﻜﺎ ﻦ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎ ﻦ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺖ ﻤﺎ ﻴﻐﻴﺮﻩ
Maksudnya: pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi.
ﺍ ﻻ ﺼﻞ ﻔﻰ ﺍ ﻻ ﺸﻴﺎ ﺀ ﺍ ﻻ ﺒﺎ ﺤﺔ
Maksudnya: pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Melalui kaidah ini, maka seluruh akad/transaksi dianggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukumnya batal; sebagaimana juga pada sesuatu yang tidak ada dalil syara’ yang melarangnya, maka hukumnya adalah boleh.
ﺍ ﻠﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻴﺰﺍ ﻞ ﺒﺎ ﻠﺸﻚ
Maksudnya: suatu keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan, melalui kaidah ini, maka seseorang yang telah berwudhu’, apabila merasa ragu dengan wudhu’nya itu apakah ia telah batal atau belum, maka ia berpegang pada keyakinannya bahwa ia telah berwhudu dan wudhu itu tetap sah.
ﺍ ﻻ ﺼﻞ ﻔﻰ ﺍ ﻠﺬ ﻤﺔ ﺍ ﻠﺒﺮﺍﺀ ﺓ ﻤﻦ ﺍ ﻠﺘﻜﺎ ﻠﻴﻒ ﻮﺍ ﻠﺤﻘﻮﻖ
Maksudnya: pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, seorang tergugat dalam kasus apapun tidak bisa ditanyakan bersalah sebelum ada pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa ia bersalah.


B.     MACAM-MACAM ISTISHAB
Para ulama ushul fiqih mengemukakan bahwa istishab itu adala lima macam, yaitu:
1.      Istishab Hukm Al-Ibadah Al-Asliyyah
ﺍ ﺴﺘﺼﺤﺎ ﺐ ﺤﻜﻢ ﺍ ﻻ ﺒﺎ ﺤﺔ ﺍ ﻻ ﺼﻠﻴﺔ
Maksudnya: menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya, seluruh pepohonan yang ada di dalam hutan merupakan milik bersama umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik seseorang.

2.      Istishab yang Menurut Akal dan Syara’ Hukumnya Tetap dan Berlangsung Terus
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (691 – 751 H/ 1292 – 1350 H), ahli ushul fiqih Hanbali, menyebutnya dengan “Wasf al-tsabit li al-hukm hatta yutsbita khilafahu (sifat yang melekat pada suatu hukum, sampai ditetapkan hukum yang berbeda dengan hukumitu.” Misalnya hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus, disebabkan adanya transaksi kepemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain.

3.      Istishab Terhadap Dalil yang Bersifat Umum Sebelum Datangnya Dalil yang Mengkhususkannya dan Istishab dengan Nash Selama Tidak Ada Dalil Nash (yang Membatalkannya)
Istishab bentuk ketiga ini, dari segi esensinya, tidak diperselisihkan para ulama ushul fiqih. Akan tetapi, dari segi penamaan, terdapat perbedaan para ulama ushul fiqih. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 267, diwajibkan menafkahkan seluruh hasil usaha manusia dan seluruh yang diperoleh melalui pengekploitasian sumber daya alam. Kalimat nafkah, seluruh hasil usaha dan seluruh hasil yang dieksploitasi dari sumber daya alam tersebut, menurut kesepakatan para ulama ushul fiqih bersifat umum, baik nafkah wajib itu berbentuk zakat, nafkah keluarga, maupun kaum kerabat. Menurut sebagian ulama ushul fiqih lainnya, seperti Imam Haramin Al-Juwaini (419-478 H/ 1028-1085 M) dan Imam Al-Syaukani (1172-1250 H/ 1759-1824 M), hal-hal seperti ini tidak dinamakan istishab, tetapi berdalil berdasarkan  kaidah bahasa, yaitu kaidah yang menyatakan “suatu dalil yang umum tetap berlaku sesuai dengan keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya.”

4.      Istishab Hukum Akal sampai Datangnya Hukum Syar’i
Maksudnya adalah umat manusia tidak dikenakna hukum-hukum syar’I sebelum datangnya syara’, seperti  tidak adanya pembebanan  hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia, sampai datangnya dalil syara’ yang menentukan hukum. Misalnya, apabila seseorang menggugat (penggugat) orang lain (tergugat) bahwa ia berutang kepada penggugat sejumlah uang, maka penggugat berkewajiban untuk mengemukakan alat-alat bukti atas tuduhannya tersebut. Apabila ia tidak sanggup, maka tergugat bebas dari tuntutan dan ia dinyatakan tidak pernah berutang pada penggugat. Istishab seperti ini pun diperselisihkan para ulama ushul fiqih.

5.      Istishab Hukum yang Ditetapkan Berdasarkan Ijma’, Tetapi Keberadaan Ijma’ Diperselisihkan
Istishab seperti ini diperselisihkan para ulama tentang kehujjahannya. Misalnya, para ulama fiqih menetapkan berdasarkan ijma’ bahwa tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan shalat. Apabila dalam keadaan shalat ia melihat ada air, apakah shalatnya harus dibatalkan untuk kemudian berwudhu atau shalat itu ia teruskan?
Menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyyah, orang tersebut tidak boleh membatalkan shalatnya, karena adanya ijma’ yang menyatakan bahwa shalat itu sah apabila dikerjakan sebelum melihat air. Mereka menganggap hukum ijma’ itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan shalatnya untuk kemudian berwudhu dan mengulang kembali shalatnya.

C.    SYARAT-SYARAT ISTISHAB
Dalam penerapan istishab, para ulama berbeda pendapat tentang syarat yang ditentukannya.
1.      Syafi’iyyah dan Hanabillah serta Zaidiyah dan Dhahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. Dalam masalah seorang yang hilang tak tahu rimbanya dan tak diketahui hidup dan matinya, tetap dihuukmkan hidup brdasar istishab sebelum ada keterangan tentang kematiannya.
2.      Hanafiyyah dan Malikiyyah membatasi istishab terhadap aspek yang menolak apa saja dan tidak terhadap aspek yang menarik (ijabi) menjadi hujjah untuk menolak, tetapi tidak untuk mentsabitkan. Ini berarti bahwa orang yang hilang tersebut hanya mempunyai hak terhadap hak-haknya yang sudah ada. Dalam arti tidak boleh dihilangkan dari dia, tetapi ia tidak mempunyai hak baru yang belum ada sejak ia hilang. Ini berarti pula bahwa istishab bukan merupakan dalil baru yang mentsabitkan, tetapi berpegang pada asal yang sudah tsabit dan tak ada dalil yang mengubahnya.

D.    KEHUJJAHAN ISTISHAB
Kehujjahan istishab ada tiga pendapat di kalangan ulama ushul fiqih sebagai berikut:
1.      Mayoritas  dari pengikut Malik, Syafi’I, Ahmad, dan sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa istishab dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara’, selama belum ada dalil yang mengubahnya.
Alasan mereka adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lampau, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara qath’i (pasti) maupun zhanni (relative), maka hukum yang telah ditetapkan it uterus berlaku karena adanya dugaan keras belum ada perubahan.
2.      Sebagian besar dari ulama ulama mutakhirin, Hanafi berpendapat, bahwa istishab dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara’.
Alasan mereka, seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada, mempunyai gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi, ia tidak mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum itu telah dibatalkan. Dalam kaitan ini, mujtahid tersebut harus berpegang pada hukum yang sudah ada, karena ia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu.
3.      Segolongan dari ulama mutakallimin seperti, Hasan Al-Bashri dan yang sependapat dengannya berpendapat bahwa istishab secara mutlak tidak dapat dipakai/dijadikan hujjah di dalam menetapkan hukum syara’,karena hukum yang di tetapkan adalah hukum yang sama pada masa lampau yang menghendaki adanya dalil.
Di dalam penerapan-penerapan istishab  yang disepakati terjadi perbedaan di kalangan mereka, yang di antaranya dapat terlihat pada masalah-masalah:
a.       Apabila seseorang dalam keadaan berwudhu, kemudian ia ragu bahwa ia berhadas, menurut Malik, orang tersebut tidak boleh sebelum berwudhu lagi. Yang demikian disebabkan pertentangannya dua macam ashl:
1)      Tetapnya sifat wudhu berdasarkan istishab dan tidak bisa dihilangkan oleh syak,
2)      Tanggung jawabnya ialah melaksanakan kewajiban shalat. Dengan berpegang pada istishab, beban kewajiban shalat hanya bisa bebas apabila telah dilaksanakan menurut tata caranya dengan wudhu yang tsabit secara yakin, sedang wudhu orang tersebut berada dalam status ragu dan keraguan terhadap suci meniadakan syarat shalat. Ulama selain Malik menetapkan bahwa orang tersebut boleh shalat karena wudhunya tidak hilang/batal. Dalam masalah ini, pendapat Imam Malik lebih berhati-hati dan lebih patut diterima.
b.      Apabila suami menalak istrinya, kemudian ia ragu apakah ia menjatuhkan talak tiga atau satu. Dalam kasus ini Jumhur Fuqaha berpendapat jatuh talak tiga, dengan alasan di sini terjadi pertentangan dua ashl:
1)      Tetap halalnya (jatuh satu) sebelum tsabit berubahnya.
2)      Talak dijatuhkan bila tsabit-nya terjadi dengan yakin, tetapi keraguan terjadi pada apakah tsabit rujuk atau tidak, sedangkan rujuk (jatuh satu) tidak tsabit dengan terjadinya keraguan.
c.       Apabila seseorang menjatuhkan talak kepada salah seorang istrinya kemudian ia ragu kepada istri yang mana dijatuhkannya talak tsabitnya talak terjadi dengan yakin. Maka apabila talak itu jatuh dengan yakin terhadap salah seorang istrinya, sedangkan jalan untuk menentukan salah satunya tidak ada, maka jatuhlah talak terhadap keduanya berdasarkan istishab dengan hukum talak yang tsabit dengan yakin tersebut.
Dari kaidah-kaidah istishab dan perbedaan fuqaha dalam penerapannya, jelaslah bahwa:
a.       Istishab itu sendiri bukanlah dahlil syara’ dan bukan sumber istidlal, tetapi hanyalah pengamalan terhadap dalil yang sudah tsabit yang tak ada sesuatu pun yang mengubahnya.
b.      Istishab menjadi landasan kaidah yang tiga seperti yang ditegaskan oleh ibnu Hazim,yaitu:
1)       Segala sesuatu yang telah tsabit dengan yakin, tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan sepenuhnya.
2)      Semua yang tsabit halalnya tidak menjadi haram,kecuali dengan dalil yang mengubahnya atau dengan sesuatu yang mengubah sifatnya.
3)      Segala sesuatu yang tak ada dalil syara’, masih tetap berlaku menurut hukum asal.

Ketiga kaidah ini dipergunakan istishab selama tak terdapat dalil. Oleh karena itu, pembicaraan istishab menjadi meluas di kalangan mereka yang membatasi dalil sedikit mungkin. Mereka yang menolak qiyas beristidlal dengan istishab secara luas. Misalnya, kelompok Zhahiriyah dan Imamiyah adalah mereka yang memperluas penggunaan istishab dan beristidlal, sehingga banyak sekali hukum yang tidak ditsabitkan oleh Jumhur pemegang qiyas, mereka tetapkan dengan qiyas, mereka tetapkan dengan dasar istishab. Imam Syafi’I yang tidak menggunakan istishsan, lebih banyak menggunakan istishab dibandingkan Hanafiyyah dan Malikiyah. Oleh karena itu, karena mereka memperluas wawasan istidlal, sehingga istishab hanya mereka pergunakan dalam daerah yang sempit.
Jadi, istishab tetap boleh dipakai/dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’ baik dalam lapangan ibadah , adat, muamalah, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kemanusiaan.
Dengan bolehnya istishab dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’ akan memberikan peluang yang sangat baik bagi para fuqaha/mujtahid di dalam menetapkan mengeluarkan fatwa-fatwanya dengan mudah. Sebab memang agama ini mudah, tidak untuk mempersulit.



1 komentar:

Entri Populer

Yahoo News: Top Stories